Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti menyoroti pembangunan dan penyelesaian persoalan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut mengemuka, saat Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis (29/10/2026).
Lebih lanjut, Anom Gumanti menegaskan pembahasan Raperda APBD 2027 telah mencakup berbagai aspek yang dijelaskan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.
Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah memastikan pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan upaya menjaga kondusivitas sektor pariwisata.
"Pemerintah tentu memberikan dukungan penuh agar sektor pariwisata di Kabupaten Badung tetap dalam kondisi yang kondusif," kata Anom Gumanti.
Selain membahas APBD 2027, Rapat Paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian penjelasan Bupati Badung atas tiga Raperda lainnya, yakni penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Jamkrida Bali Mandara), serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Anom Gumanti menyampaikan rencana penyertaan modal kumulatif sebesar Rp150 miliar yang akan direalisasikan secara bertahap hingga 2029.
Pada 2027, alokasi yang direncanakan sebesar Rp30 miliar. Sementara itu, sisa penyertaan modal akan dilanjutkan pada 2028 dan 2029.
Menurutnya, rencana penyertaan modal tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan daerah yang perlu diperhatikan dalam mendukung keberlangsungan perusahaan daerah.
DPRD Badung juga membahas rencana peningkatan penyertaan modal kepada Jamkrida Bali Mandara.
Anom Gumanti menyebutkan, pada 2027 direncanakan penambahan modal sebesar Rp10 miliar, dengan target penyertaan modal jangka panjang yang akan ditingkatkan secara bertahap hingga 2030.
Sementara itu, mengenai pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Anom Gumanti menjelaskan bahwa substansi pengaturannya telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Pencabutan tersebut bertujuan menghindari konflik norma dan tumpang tindih regulasi. Kedepan, pelaksanaan ketentuan administrasi kependudukan di daerah dapat diatur melalui Peraturan Bupati sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, Anom Gumanti turut menyinggung rencana pinjaman daerah yang membutuhkan kajian lebih cermat, terutama menyangkut kendala teknis dan perhitungan bunga pinjaman.
Hal tersebut, karena belum dapat dieksekusi secara matang pada periode ini, rencana pinjaman tersebut ditunda dan dijadwalkan untuk dikaji kembali pada tahun anggaran berikutnya.
"Kami harapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat menghitung hal ini dengan lebih cermat untuk tahun-tahun anggaran berikutnya," pungkasnya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta.
Hadir pula, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Melalui pembahasan empat Raperda tersebut, DPRD Badung melanjutkan tahapan pembahasan kebijakan anggaran, penyertaan modal daerah, dan penyesuaian regulasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
Rapat Paripurna,
Anom Gumanti, DPRD Badung, APBD Badung 2027, Raperda Badung, Infrastruktur Badung



Tinggalkan komentar
Komentar akan ditampilkan setelah disetujui redaksi.